Menjadi Kepala Sekolah Yang Profesional

Menjadi Kepala Sekolah Yang Profesional

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, menyatakan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak- Kanak/Raudhotul Athfal (TK/RA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMK/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang bukan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf

Internasional (SBI). Anda Juga bisa mendownload artikelnya DISINI

A. Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Profesional

Seorang kepala sekolah disebut profesional apabila:

1. Memiliki kejujuran dan integritas pribadi;

2. Mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk bekerja di bidangnya;

3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikategorikan ahli pada suatu bidang;

4. Berusaha mencapai tujuan dengan target-target yang ditetapkan secara rasional;

5. Memiliki standar yang tinggi dalam bekerja;

6. Memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai keberhasilan dengan standar kualitas yang tinggi;

7. Mencintai dan memiliki sikap positif terhadap profesinya yang antara lain tercermin dalam perilaku profesionalnya dan respons orang-orang yang berkaitan dengan profesi/ pekerjaannya;

8. Memiliki pandangan jauh ke depan (visionary);

9. Menjadi agen perubahan;

10. Memiliki kode etik, dan

11. Memiliki lembaga profesi.

B. Ciri-ciri Kepala Sekolah Profesional

Seorang kepala sekolah profesional antara lain memiliki:

1. Kejujuran;

2. Kompetensi yang tinggi;

3. Harapan yang tinggi (high expectation);

4. Standar kualitas kerja yang tinggi;

5. Motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan;

6. Integritas yang tinggi;

7. Komitmen yang kuat;

8. Etika kepemimpinan yang luhur (menjadi teladan);

9. Kecintaan terhadap profesinya;

10. Kemampuan untuk berpikir strategis (strategic thinking); dan

11. Memiliki pandangan jauh ke depan (visionary).

C. Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah Profesional

Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas sekolah, maka meningkat pula tuntutan terhadap kinerja kepala sekolah . Kepala Sekolah diharapkan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai manajer dan leader. Sebagai pemimpin pendidikan di sekolah, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk mengembangkan seluruh sumber daya sekolah. Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah tergantung kepada kemampuan bekerjasama dengan seluruh warga sekolah, serta kemampuannya mengendalikan pengelolaan sekolah untuk menciptakan proses belajar mengajar.

Di samping itu, Iklim, suasana, dan dinamika sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan motivasi belajar, kerjasama sehingga masing-masing peserta didik memiliki kesempatan yang optimal untuk mengembangkan potensi dirinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Gardner bahwa peserta didik memiliki 8 kecerdasan (Fisik, Linguistik, Matematis /Logis, Visual/Spasial, Musikal, Naturalis, Interpersonal, Intrapersonal). Sistem Penjaminan mutu pendidikan merupakan standar mutu pendidikan yang harus diwujudkan oleh semua warga sekolah agar proses belajar mengajar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah

Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa penilaian kinerja kepala sekolah meliputi:

a. usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;

b. peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan

c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah

Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan berdasarkan tupoksinya. Oleh sebab itu, tupoksi kepala sekolah mengacu pada tiga (3) butir di atas. Tupoksi kepala sekolah juga harus mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, meliputi (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah, (5) system informasi sekolah,

A. Perencanaan Program

1. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah.

2. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah.

3. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah.

4. Membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

5. Membuat perencanaan program induksi.

B. Pelaksanaan Rencana Kerja

1. Menyusun pedoman kerja;

2. Menyusun struktur organisasi sekolah

3. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan Tahunan;

4. Menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi:

a. melaksanakan penerimaan peserta didik baru;

b. memberikan layanan konseling kepada peserta didik;

c. melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik;

d. melakukan pembinaan prestasi unggulan;

e. melakukan pelacakan terhadap alumni;

5. Menyusun KTSP, kalender pendidikan, dan kegiatan pembelajaran;

6. Mengelola pendidik dan tenaga kependidikan;

7. Mengelola sarana dan prasarana;

8. Membimbing guru pemula;

9. Mengelola keuangan dan pembiayaan;

10. Mengelola budaya dan lingkungan sekolah;

11. Memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah;

12.          Melaksanakan program induksi.

C. Supervisi dan Evaluasi

1. Melaksanakan program supervisi.

2. Melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

3. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan KTSP

4. Mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

5. Menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah

D. Kepemimpinan Sekolah

Kepala sekolah melaksanakan tugas kepemimpinan sebagai berikut.

1. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;

2. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;

3. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/madrasah;

4. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;

5. Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah;

6. Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah/madrasah;

7. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;M

8. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;

9. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;

10.  bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;

11. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah;

12. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

13. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah;

14. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;

15. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;

16. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;

17. Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab;

18. Mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya;

19. Merencanakan pelaksanaan Program Induksi Guru Pemula (PIGP) di Sekolah/ Madrasah;

20. Menyiapkan Buku Pendoman Pelaksanaan Program Induksi di sekolah dan dokumen terkait seperti KTSP, silabus, peraturan dan tata tertib sekolah baik bagi guru maupun bagi siswa, prosedur-prosedur P3K, prosedur keamanan sekolah;

21. Melakukan analisis kebutuhan guru pemula;

22. Menunjuk pembimbing dari guru yang dianggap layak (profesional)

23. Membuat surat keputusan pengangkatan guru menjadi pembimbing bagi guru pemula;

24. Menjadi pembimbing, jika pada satuan pendidikan yang dipimpinnya tidak terdapat guru yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing;

25. Mengajukan pembimbing dari satuan pendidikan lain kepada dinas pendidikan terkait jika tidak memiliki pembimbing dan kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing;

26. Memantau secara reguler proses pembimbingan dan perkembangan guru pemula;

27. Memantau kinerja guru pembimbing dalam melakukan pembimbingan;

28. Melakukan observasi kegiatan mengajar yang dilakukan guru pemula dan memberikan masukan untuk perbaikan.

29. Memberi penilaian kinerja kepada guru pemula;

30. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Kinerja untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari pembimbing, pengawas sekolah/ madrasah, dan memberikan salinan laporan tersebut kepada guru pemula;

31. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

32. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah;

33. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;

34. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;

35. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;

36. Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab;

37. Mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya.

E. Sistem Informasi Sekolah     

Kepala sekolah, dalam sistem informasi sekolah perlu:

1. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dengan membangun budaya sekolah untuk menciptakan suasana yang kompetitif bagi siswa, rasa tanggung jawab bagi guru dan karyawan, menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja dan belajar, menumbuhkan kesadaran tentang arti penting kemajuan, dan menumbuhkan kedisiplinan tinggi;

2. Melakukan penataan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi warga sekolah berbasis kinerja;

3. menjalinan kerjasama dengan pihak lain;

4. Didukung oleh penerapan TIK dalam manajemen sekolah;

5. Didukung oleh kepemimpinan/manajerial yang kuat, dan memiliki tingkat sustainabilitas tinggi;

6. Penguatan eksistensi lembaga dengan melakukan sosialisasi kepada semua pihak untuk memberikan informasi dan pemahaman yang sama sehingga sekolah/madrasah memperoleh dukungan secara maksimal;

7. Penguatan manajemen sekolah dengan melakukan restrukturisasi dan reorganisasi intern sekolah apabila dipandang perlu (tanpa mengubah atau bertentangan dengan peraturan yang ada) sebagai bentuk pengembangan dan pemberdayaan potensi sekolah;

8. Melakukan penguatan kerjasama dengan membangun jaringan yang lebih luas dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, yang dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman (MoU);

9. Meminimalkan masalah yang timbul di sekolah melalui penguatan rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk memajukan sekolah;

10. Melakukan penguatan input sekolah dengan melengkapi berbagai fasilitas (perangkat keras dan lunak) manajemen sekolah, agar implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis TIK lebih efektif.

Tahapan Kegiatan Kepala Sekolah

Kepala Sekolah merupakan salah satu unsur penjaminan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaan tugasnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain: (a) merencanakan program, (b) melaksanakan rencana kerja, (c) melaksanakan pengawasan dan evaluasi, (d) menjalankan kepemimpinan sekolah, dan (e) menerapkan sistem informasi sekolah.

A. Merencanakan Program

1. Visi Sekolah

Visi merupakan impian/harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah.

Visi sekolah:

a. dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;

b. mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;

c. dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah dan pihakpihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;

d. diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah;

e. disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;

f. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

2. Misi Sekolah

Misi sekolah merupakan upaya/tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah.

Misi sekolah:

a. memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional

b. merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;

c. menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;

d. menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;

e. memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah’

f. memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat.

g. dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah;

h. disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;

i. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

3. Tujuan Sekolah

Tujuan sekolah adalah hasil penyelenggaraan pendidikan yang akan dicapai.

Tujuan sekolah:

a. menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka  menengah (empat tahunan);

b. mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;

c. mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah;

d. mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah;

e. disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan.

4. Rencana Kerja Sekolah

a. Sekolah membuat:

1) rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan;

2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah:

1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah;

2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

c. Rencana kerja empat tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat

d. dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah. d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan,dan akuntabilitas.

e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai 8 Standar Nasional Pendidikan:

1) Standar Isi;

2) Standar Proses;

3) Standar Kompetensi Lulusan;

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

5) Standar Sarana dan Prasarana;

6) Standar Pengelolaan;

7) Standar Pembiayaan;

8) Standar Penilaian.

B. Melaksanakan Rencana Kerja

1. Pedoman Sekolah

a. Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

b. Perumusan pedoman sekolah:

1) mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah;

2) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.

c. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi:

1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);

2) kalender pendidikan/akademik;

3) struktur organisasi sekolah;

4) pembagian tugas di antara guru;

5) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

6) peraturan akademik;

7) tata tertib sekolah;

8) kode etik sekolah;

9) biaya operasional sekolah.

d. Pedoman sekolah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional.

e. Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi dalam skala tahunan, sementara lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan.

2. Struktur Organisasi Sekolah

a.Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan.

b. Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah.

c. Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi sekolah:

1) memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal;

2) dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah;

3) diputuskan oleh kepala sekolah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah.

3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah

a. Kegiatan sekolah:

1) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan’

2) ndilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada.

b. Pelaksanaan kegiatan sekolah yang tidak sesuai RKS yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah.

c. Kepala sekolah/madrasah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik dan non akademik pada rapat dewan pendidik dan komite sekolah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya

.

4. Bidang Kesiswaan

a. Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi:

1) kriteria calon peserta didik:

a) SD berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah maupun psikolog;

b) SDLB/SMPLB/SMALB berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/atau sosial;

c) SMP berasal dari lulusan SD, Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat;

d) SMA/SMK, berasal dari anggota masyarakat yang telah lulus dari SMP, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

2) Penerimaan peserta didik sekolah dilakukan:

a) secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah;

b) tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi SD, SMP penerima subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

c) berdasar kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK, dan kriteria tambahan bagi SMK;

d) sesuai dengan daya tampung sekolah. Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.

b. Sekolah:

1) memberikan layanan konseling kepada peserta didik;

2) melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik;

3) melakukan pembinaan prestasi unggulan;

4) melakukan pelacakan terhadap alumni.

5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

1) Sekolah menyusun KTSP.

2) Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya.

3) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

4) Kepala Sekolah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP.

5) Wakil Kepala SMP dan wakil kepala SMA/SMK bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP.

6) Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP.

7) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi.

8) Penyusunan KTSP tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sedangkan SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

b. Kalender Pendidikan

1) Sekolah menyusun kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.

2) Penyusunan kalender pendidikan/akademik:

a) didasarkan pada Standar Isi;

b) berisi mengenai pelaksanaan aktivitas sekolah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;

c) diputuskan dalam rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah.

3) Sekolah menyusun jadwal penyusunan KTSP.

4) Sekolah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan pada semester gasal, dan semester genap.

c. Program Pembelajaran

1) Sekolah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya.

2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian.

3) Mutu pembelajaran di sekolah dikembangkan dengan:

a) model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses;

b) melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;

c) tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan

berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan memprediksi;

d) pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru.

4) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu:

a) meningkat rasa ingin tahunya;

b) mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan;

c) memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi;

d)  mengolah informasi menjadi pengetahuan;

e) menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah;

f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain; dan

g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar.

5) Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah. Kepala SD/SDLB/SMPLB/SMALB, wakil kepala SMP, dan wakil kepala

6) SMA/SMK bidang kurikulum bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran.

7) Setiap guru bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara:

a)merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir;

b) menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran;

c) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien;

d) memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat;

e) memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya;

f) mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

d. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

1) Sekolah menyusun program penilaian hasil belajar yang berkeadilan, bertanggung jawab dan berkesinambungan.

2) Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan padI Standar Penilaian Pendidikan.

3) Sekolah menilai hasil belajar untuk seluruh kelompok mata pelajaran, dan membuat catatan keseluruhan, untuk menjadi bahan program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan kepada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dan dokumentasi.

4) Seluruh program penilaian hasil belajar disosialisasikan kepada guru

5) Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik, berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program termasuk temuan penguji eksternal dalam rangka mendapatkan rencana penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab.

6) Sekolah menetapkan prosedur yang mengatur transparansi system evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal yang berkelanjutan.

7) Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah dinilai.

8) Sekolah menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar.

9) Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang diajarkan.

10) Seperangkat metode penilaian perlu disiapkan dan digunakan secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.

11) Sekolah menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan.

12) Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau, didokumentasikan secara sistematis, dan digunakan sebagai balikan kepada peserta didik untuk perbaikan secara berkala.

13) Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti kesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian.

14) Sekolah melaporkan hasil belajar kepada orang tua peserta didik, komite sekolah, dan institusi di atasnya.

e. Peraturan Akademik

1) Sekolah menyusun dan menetapkan Peraturan Akademik.

2) Peraturan Akademik berisi:

a) persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru;

b) ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan;

c) ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan;

d) ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.

3) Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah.

6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Sekolah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk guru induksi.

b. Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan:

1) disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

2) dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan, dan pengembangan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka.

c.Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah.

d. Sekolah/Madrasah perlu mendukung upaya:

1) promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme;

2) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah/madrasah;

3) penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas;

4) mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikuti orientasi tugas oleh pimpinan tertinggi sekolah/madrasah yang dilakukan setelah empat tahun, tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawas tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi.

e. Sekolah mendayagunakan:

1) kepala sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah;

2) wakil kepala SMP melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah;

3) wakil kepala SMA/SMK, bidang kurikulum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola bidang kurikulum;

4) wakil kepala SMA/SMK, bidang sarana prasarana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola sarana prasarana;

5)  wakil kepala SMA/SMK, bidang kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola peserta didik;

6) wakil kepala SMK bidang hubungan industri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/ madrasah dalam mengelola kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri;

7) guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas dan mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum;

8) konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik;

9) pelatih/instruktur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan;

10) tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan;

11) tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium;

12) teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran; tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administratif;

13) tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan.

7. Bidang Sarana dan Prasarana

a. Sekolah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.

b. Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal:

1) merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan;

2) mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan;

3) melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas disekolah;

4) menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat;

5) pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.

c. Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

d.  Pengelolaan sarana prasarana sekolah:

1) direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana;

2) dituangkan dalam rencana pokok (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya.

e. Pengelolaan perpustakaan sekolah perlu:

1) menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya;

2) merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik;

3) membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja;

4) melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal;

5) menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah/madrasah lain baik negeri maupun swasta.

f. Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan.

g. Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstra-kurikuler peserta didik dan mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana

8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan

a.Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan.

b. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah mengatur

1) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola;

2) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional;

3) kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya;

4) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya.

c. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya.

d. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

9. Budaya dan Lingkungan Sekolah

a. Sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.

b. Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan:

1) berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting minimum yang akan dilaksanakan;

2) memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang, serta penjelasannya;

3)  diputuskan oleh kepala sekolah dalam rapat dewan pendidik.

c. Sekolah menetapkan pedoman tata-tertib yang berisi:

1) tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan;

2) petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di Sekolah, serta pemberian sangsi bagi warga yang melanggar tata tertib.

d. Tata tertib sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan pendidik dengan mempe timbangkan masukan komite sekolah, dan peserta didik.

e. Sekolah menetapkan kode etik warga sekolah yang memuat norma tentang:

1) hubungan sesama warga di dalam lingkungan sekolah dan hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat;

2)  sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sangsi bagi yang melanggar.

f.  Kode etik sekolah ditanamkan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk menegakkan etika sekolah.

g. Sekolah perlu memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga sekolah.

h. Kode etik sekolah yang mengatur peserta didik memuat norma untuk:

1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;

2) menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

3) mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi ketentuan pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;

4) memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial di antara teman;

5)  mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama;

6) mencintai lingkungan, bangsa, dan negara; serta

7) menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah.

10. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah

a. Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan.

b. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.

c.Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan nonakademik.

d. Keterlibatan peranserta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.

e. Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.

f. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah

g. Kemitraan SD/SDLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMP/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang setara di lingkungannya.

h. Kemitraan SMP/SMPLB, atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, SD atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri.

i. Kemitraan SMA/SMK, atau yang setara dilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya.

j. Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

C. Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi

1. Program Pengawasan

a) Sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

b) Penyusunan program pengawasan di sekolah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.

c) Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

d) Pengawasan pengelolaan sekolah meliputi pemantauan, supervisi,evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

e) Pemantauan pengelolaan sekolah dilakukan oleh komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.

f) Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah.

g) Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik.

h) Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah. kepala sekolah, secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan.

i) Kepala sekolah/madrasah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

j) Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan pada sekolah terkait.

k) Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan.

l) Sekolah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.

2. Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

a. Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah.

b. Sekolah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.

c. Sekolah melaksanakan:

1) evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik;

2)            evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurangkurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah.

3)  Evaluasi diri sekolah dilakukan secara periodik berdasar pada data dan informasi yang sahih.

d.  Langkah-langkah pelaksanaan EDS sebagai berikut:

1)  Sekolah membentuk Tim Pengembang Sekolah.

2)  Sekolah melakukan sosialisasi EDS.

3)  Sekolah melakukan pengisian instrumen EDS kualitatif.

4)  Sekolah menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) berdasarkan hasil EDS.

5)  Sekolah melakukan pengisian EDS online.

6)  Sekolah menyusun laporan EDS.

3.  Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara:

a.  komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;

b.  berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan sosial;

c  integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata pelajaran;

d. menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi: dewan pendidik, komite sekolah, pemakai lulusan, dan alumni.

4. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

b. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.

c. Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik.

5. Akreditasi Sekolah

a. Sekolah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekolah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi.

c. Sekolah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.

D. Menjalankan Kepemimpinan Sekolah            

1. Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah.

2. Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala sekolah berdasarka ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan

3. Kepala SMP/SMPLB dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah

4. Kepala SMA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, saranaprasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal tertentu atau sekolah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala sekolah.

5. Wakil kepala sekolah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah kepada institusi di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara sekolah

6. Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.

7. Kepala sekolah:

a. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;

b. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;

c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;

d. membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;

e. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah;

f. melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah. Dalam hal sekolah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah;

g. berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;

h. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;

i menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;

j. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;

k. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;

l. meningkatkan mutu pendidikan;

m. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;

o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/ madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;

p. menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;

q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.

8. Kepala sekolah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan

kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya

E. Menerapkan Sistem Informasi Sekolah

1. Dalam rangka menerapkan sistem informasi, sekolah:

a. mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukungadministrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;

b. menyediakan fasilitas informasi yang efesien, efektif dan mudah diakses;

c. menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayanimpermintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan;

d. melaporkan data informasi sekolah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Komunikasi antarwarga sekolah di lingkungan sekolah dilaksanakan secara efisien dan efektif.